LATAR BELAKANG
Perekonomian dunia kembali guncang setelah pada bulan Agustus 2007 perekonomian Amerika mulai dilanda krisis keuangan yang kemudian lebih dikenal sebagai krisis Subpreme Mortgage. Krisis ini tidak serta merta melanda negeri Paman Sam tersebut, melainkan merupakan buah dari kebijakan ekonomi yang diterapkan Amerika selama 1 dekade terakhir.
Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat terjadi akibat macetnya kredit properti (subprime mortgage), semacam kredit kepemilikan rumah (KPR) di Indonesia. Hal tersebut diikuti dengan ambruknya lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat. Sebelum krisis, Alan Greenspan, selaku Ketua The Fed, bank sentral Amerika Serikat, menerapkan suku
bunga rendah pada kisaran 1 hingga 2 persen. Yang menjadi masalah, lembaga keuangan pemberi kredit pemilikan rumah (KPR) di Negeri Paman Sam itu banyak menyalurkan kredit kepada penduduk yang sebenarnya
tidak layak mendapatkan pembiayaan. Kemudahan pemberian kredit terjadi justru ketika harga properti di AS sedang naik. Pasar properti yang bergairah membuat spekulasi di sektor ini meningkat. Kredit property memberi suku bunga tetap selama tiga tahun yang membuat banyak orang membeli rumah dan berharap bisa menjual dalam tiga tahun sebelum suku
bunga disesuaikan. Sementara, untuk memberikan kredit, lembaga-lembaga
itu umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain, termasuk lembagakeuangan.Perusahaan pembiayaan kredit rumah juga menjual suratutang kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagainegara.Beberapaperusahaanpembiayaankredit rumah,
Hal diataslah yamg melatar belakangi penulis mengangkat judul “DAMPAK KRISIS KEUANGAN BAGI INDONESIA”.
download lengkap PDF file nya disini
Rabu, 31 Oktober 2012
Dampak Krisis Finansial Terhadap Produksi Otomotif di Eropa
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Krisis finansial saat telah menimbulkan dampak bagi perekonomian dunia. Krisis finansial global telah menyebabkan resesi dunia yang parah dan merusak. Krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir telah memaksa berbagai negara bekerja bahu membahu untuk menemukan cara membantu mengangkat sistem finansial yang lumpuh akibat berbagai bank tak berani saling memberikan pinjaman.
Eropa sangat merasakan dampak dari krisis finansial tersebut. Hal itu dapat terlihat dengan meningkatnya bukti bahwa Eropa sudah mengalami resesi, para analis mengkhawatirkan kerjasama untuk mengangkat sistem perbankan dapat terancam, sehubungan banyak pemerintahan mulai mengalihkan perhatian mereka untuk membangkitkan kembali permintaan domestik mereka.
Selain mengancam perbankkan Eropa, krisis finansial juga memberi dampak langsung yang dihadapi oleh para produsen adalah adanya penurunan permintaan yang mengakibatkan menurunnya produksi. Disamping itu, dampak lain dari krisis keuangan dunia adalah sikap kehati-hatian (prudential) perbankan dalam menyalurkan kredit bagi produsen dan konsumen.
Dalam makalah ini kami akan membahas “Dampak Krisis Finansial Terhadap Produksi Otomotif di Eropa”. Seberapa jauhkah krisis finansial mempangruhi produksi tersebut.
2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam makalah ini adalah sejauh mana krisis finansial telah mempengruhi produksi otomotif di Eropa.
download lengkap PDF file nya disini
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Krisis finansial saat telah menimbulkan dampak bagi perekonomian dunia. Krisis finansial global telah menyebabkan resesi dunia yang parah dan merusak. Krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir telah memaksa berbagai negara bekerja bahu membahu untuk menemukan cara membantu mengangkat sistem finansial yang lumpuh akibat berbagai bank tak berani saling memberikan pinjaman.
Eropa sangat merasakan dampak dari krisis finansial tersebut. Hal itu dapat terlihat dengan meningkatnya bukti bahwa Eropa sudah mengalami resesi, para analis mengkhawatirkan kerjasama untuk mengangkat sistem perbankan dapat terancam, sehubungan banyak pemerintahan mulai mengalihkan perhatian mereka untuk membangkitkan kembali permintaan domestik mereka.
Selain mengancam perbankkan Eropa, krisis finansial juga memberi dampak langsung yang dihadapi oleh para produsen adalah adanya penurunan permintaan yang mengakibatkan menurunnya produksi. Disamping itu, dampak lain dari krisis keuangan dunia adalah sikap kehati-hatian (prudential) perbankan dalam menyalurkan kredit bagi produsen dan konsumen.
Dalam makalah ini kami akan membahas “Dampak Krisis Finansial Terhadap Produksi Otomotif di Eropa”. Seberapa jauhkah krisis finansial mempangruhi produksi tersebut.
2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam makalah ini adalah sejauh mana krisis finansial telah mempengruhi produksi otomotif di Eropa.
download lengkap PDF file nya disini
AFTA (ekonomi makro)
I. PENDAHULUAN
ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.
AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN FreeTrade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.
Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk 1 mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.
Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.
II. TUJUAN
Tujuan pembentukan AFTA adalah untuk menurunkan tarif dan menghapuskan
hambatan non-tarif di antara negara anggota ASEAN, dalam rangka mengintegrasikan perekonomian ASEAN menjadi satu basis produksi, dan menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduk. Dalam pandangan ke depan, integrasi ekonomi ASEAN dalam kawasan perdagangan bebas, juga akan didukung oleh industri, investasi dan jasa-jasa. Dalam kaitan ini, ASEAN menandatangani perjanjian dasar di bidang industri (ASEAN Industrial Cooperation/AICO) pada tahun 1996, perjanjian dasar di bidang Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services- AFAS)pada tahun 1995, dan perjanjian dasar di bidang Investasi (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area-AIA) pada tahun 1998.
download lengkap PDF file nya disini
ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.
AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN FreeTrade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.
Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk 1 mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.
Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.
II. TUJUAN
Tujuan pembentukan AFTA adalah untuk menurunkan tarif dan menghapuskan
hambatan non-tarif di antara negara anggota ASEAN, dalam rangka mengintegrasikan perekonomian ASEAN menjadi satu basis produksi, dan menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduk. Dalam pandangan ke depan, integrasi ekonomi ASEAN dalam kawasan perdagangan bebas, juga akan didukung oleh industri, investasi dan jasa-jasa. Dalam kaitan ini, ASEAN menandatangani perjanjian dasar di bidang industri (ASEAN Industrial Cooperation/AICO) pada tahun 1996, perjanjian dasar di bidang Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services- AFAS)pada tahun 1995, dan perjanjian dasar di bidang Investasi (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area-AIA) pada tahun 1998.
download lengkap PDF file nya disini
Kamis, 07 Juli 2011
Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia
Kata Pengantar
Makalah ini berjudul Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia yang diajukan dalam Tugas Akhir Matakuliah Ekonomi Regional. Makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tanggapan, saran-saran kami ucapkan terima kasih guna perbaikan dikemudian. Harapan kami kiranya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Semoga niat baik kita semua mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
Penulis.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sekarang ini tampaknya ada isu yang mendua terhadap sosok dan cara kerja aparatur pemerintah dikebanyakan negara sedang berkembang. pandangan pertama menganggap bahwa birokrasi pemerintah ibarat sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga masyarakat dari bencana banjir, ekonomi maupun politik. Bagaikan dilengkapi oleh militer dan partai politik yang kuat, organisasi pemerintah merupakan dewa penyelamat dan merupakan organ yang dikagumi masyarakat. Pandangan ini didasarkan atas asumsi bahwa di dalam mengolah sumber daya yang dimiliki, organisasi ini mengerahkan para intelektual dari beragam latar belakang pendidikan sehingga keberhasilannya lebih dapat terjamin. Jadi mereka berkesimpulan bahwa birokrasi pemerintah memegang peran utama, bahkan peran tunggal dalam pembangunan suatu negara.
Pada sisi lain, pandangan kedua menganggap birokrasi pemerintah sering menunjukkan gejala yang kurang menyenangkan. Bahkan hampir selalu birokrasi pemerintah bertindak canggung, kurang terorganisir dan buruk koordinasinya, menyeleweng, otokratik, bahkan sering bertindak korupsi. Para aparatnya kurang dapat menyesuaikan diri dengan modernisasi orientasi pembangunan serta perilakunya kurang inovatif dan tidak dinamis. Dalam keadaan semacam ini, pemerintah biasanya mendominasi seluruh organ politik dan menjauhkan diri dari masyarakat.
Berdasarkan dari kedua pandangan tersebut di atas, bahwa pada pandangan pertama mungkin di ilhami dengan pengharapan yang muluk-muluk dan berlebihan, yang dewasa ini mungkin sudah sangat jarang ditemukan, sedangkan pada pandangan kedua merupakan suatu pandangan yang berlebihan yang didasarkan pada prasangka buruk. Bisa juga terjadi kedua pandangan tersebut bertentangan satu sama lain yang didasarkan pada pengamatan yang mendalam dan evaluasi terhadap
kondisi nyata aparatur pemerintah. Sudah barang tentu kritik dan ketidakpuasan yang berlebihan terhadap peran birokrasi dalam pembangunan sangatlah tidak adil. Selalu saja jika terjadi kegagalan dalam usaha pembangunan birokrasi dipandang sebagai biang keladinya. Kegagalan pembangunan memang sebagian besar merupakan tanggung jawab birokrasi namun bukanlah semuanya. Bahkan di beberapa negara, kekurangan efisiensi administrasi negara tidak dianggap sebagai "dosa besar" terhadap ketidakmampuan pemerintah di dalam memenuhi harapan pembangunan ataupun realisasi tujuan sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana pembangunan. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya agar ketidaksempurnaan administrasi negara itu dapat dikurangi, kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali.
Ketidaksempurnaan adaministrasi ini tidak akan dipandang sebagi situasi yang suram, jika seandainya kondisi kesemerawutan administrasi negara ini tidak merebak ke seluruh pelosok negeri, baik pada tingkat regional maupun tingkat nasional. Kondisinya dipersuram lagi dengan adanya keinginan dari birokrasi pemerintah untuk mempertahankan status quo dan menerapkan pola otokratik dan otoriter. Peran pemerintah yang amat dominan dalam pembangunan sosial dan ekonomi membuat semuanya menjadi lebih parah.
B. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :
1. Agar masyarakat daerah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan otonomi daerah.
2. Mengetahui dampak negatif dan dampak positif dari otonomi daerah. 3. Implementasi otonomi daerah terhadap pemerintahan daerah.
DOWNLOAD PDF FORMATNYA DISINI
Makalah ini berjudul Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia yang diajukan dalam Tugas Akhir Matakuliah Ekonomi Regional. Makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tanggapan, saran-saran kami ucapkan terima kasih guna perbaikan dikemudian. Harapan kami kiranya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Semoga niat baik kita semua mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
Penulis.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sekarang ini tampaknya ada isu yang mendua terhadap sosok dan cara kerja aparatur pemerintah dikebanyakan negara sedang berkembang. pandangan pertama menganggap bahwa birokrasi pemerintah ibarat sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga masyarakat dari bencana banjir, ekonomi maupun politik. Bagaikan dilengkapi oleh militer dan partai politik yang kuat, organisasi pemerintah merupakan dewa penyelamat dan merupakan organ yang dikagumi masyarakat. Pandangan ini didasarkan atas asumsi bahwa di dalam mengolah sumber daya yang dimiliki, organisasi ini mengerahkan para intelektual dari beragam latar belakang pendidikan sehingga keberhasilannya lebih dapat terjamin. Jadi mereka berkesimpulan bahwa birokrasi pemerintah memegang peran utama, bahkan peran tunggal dalam pembangunan suatu negara.
Pada sisi lain, pandangan kedua menganggap birokrasi pemerintah sering menunjukkan gejala yang kurang menyenangkan. Bahkan hampir selalu birokrasi pemerintah bertindak canggung, kurang terorganisir dan buruk koordinasinya, menyeleweng, otokratik, bahkan sering bertindak korupsi. Para aparatnya kurang dapat menyesuaikan diri dengan modernisasi orientasi pembangunan serta perilakunya kurang inovatif dan tidak dinamis. Dalam keadaan semacam ini, pemerintah biasanya mendominasi seluruh organ politik dan menjauhkan diri dari masyarakat.
Berdasarkan dari kedua pandangan tersebut di atas, bahwa pada pandangan pertama mungkin di ilhami dengan pengharapan yang muluk-muluk dan berlebihan, yang dewasa ini mungkin sudah sangat jarang ditemukan, sedangkan pada pandangan kedua merupakan suatu pandangan yang berlebihan yang didasarkan pada prasangka buruk. Bisa juga terjadi kedua pandangan tersebut bertentangan satu sama lain yang didasarkan pada pengamatan yang mendalam dan evaluasi terhadap
kondisi nyata aparatur pemerintah. Sudah barang tentu kritik dan ketidakpuasan yang berlebihan terhadap peran birokrasi dalam pembangunan sangatlah tidak adil. Selalu saja jika terjadi kegagalan dalam usaha pembangunan birokrasi dipandang sebagai biang keladinya. Kegagalan pembangunan memang sebagian besar merupakan tanggung jawab birokrasi namun bukanlah semuanya. Bahkan di beberapa negara, kekurangan efisiensi administrasi negara tidak dianggap sebagai "dosa besar" terhadap ketidakmampuan pemerintah di dalam memenuhi harapan pembangunan ataupun realisasi tujuan sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana pembangunan. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya agar ketidaksempurnaan administrasi negara itu dapat dikurangi, kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali.
Ketidaksempurnaan adaministrasi ini tidak akan dipandang sebagi situasi yang suram, jika seandainya kondisi kesemerawutan administrasi negara ini tidak merebak ke seluruh pelosok negeri, baik pada tingkat regional maupun tingkat nasional. Kondisinya dipersuram lagi dengan adanya keinginan dari birokrasi pemerintah untuk mempertahankan status quo dan menerapkan pola otokratik dan otoriter. Peran pemerintah yang amat dominan dalam pembangunan sosial dan ekonomi membuat semuanya menjadi lebih parah.
B. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :
1. Agar masyarakat daerah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan otonomi daerah.
2. Mengetahui dampak negatif dan dampak positif dari otonomi daerah. 3. Implementasi otonomi daerah terhadap pemerintahan daerah.
DOWNLOAD PDF FORMATNYA DISINI
Langganan:
Postingan (Atom)